LIFESTYLEABC.COM - Menkopolhukam, Hadi Tjahjanto, meminta perlindungan siber untuk situs KPU ditingkatkan selama pelaksanaan hingga pengumuman hasil Plkada 2024.

Permintaan Menkopolhukam ini berkaitan dengan insiden kebocoran data yang terjadi beberapa waktu belakangan dan diharapkan tidak terjadi pada KPU selama pelaksanaan Pilkada 2024.

Untuk melaksanakan tugas ini, Menkopolhukam sudah meminta dua lembaga negara untuk menjaga keamanan siber KPU dan pelaksanaan Pilkada 2024 di daerah Indonesia.

Baca Juga: PDIP Jagokan Pasangan Risma-Gus Han Bersaing di Pilkada Jatim

"Semua sudah kami kumpulkan untuk menjaga ruang siber agar tidak terganggu dan tidak diganggu," ujar Hadi ketika memberi pidato kunci dalam Seminar Nasional Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII, yang digelar oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Jakarta, Rabu.

Adapun dua lembaga yang mengemban kepercayaan Hadi untuk menjaga ruang digital agar tetap demokratis dan tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Terkait dengan kekondusifan media sosial, Hadi membagi lanskap ancaman menjadi dua, yakni misinformasi dan polarisasi.

Baca Juga: Tri Rismaharini Kunjungi Makam Sunan Bungkul Sebelum Mendaftar Pilkada Jatim

Hadi mengatakan bahwa kedua ancaman tersebut harus menuai perhatian lebih tinggi sebab saat ini sudah terjadi penyebaran hoaks dan provokasi.

"Kami sudah mengumpulkan seluruh wartawan, media, untuk mengantisipasi dan melaksanakan kontrol yang ketat, agar jangan sampai misinformasi ini memicu keretakan persatuan dan kesatuan bangsa," kata Hadi.

Selain optimalisasi sistem keamanan siber KPU dan menjaga kekondusifan media sosial, Hadi mengatakan bahwa Pemerintah juga berupaya untuk mendeteksi dan mengelola rencana aksi serta memitigasi setiap dinamika di masyarakat.

Baca Juga: Timses Yakin Pramono Anung dan Rano Karno Menang Pilkada Jakarta hanya 1 Putaran

Optimalisasi upaya cooling system, persatuan, dan kesatuan melalui pendekatan kepada tokoh agama, masyarakat, dan adat juga ditempuh oleh Pemerintah untuk memastikan keamanan penyelenggaraan Pilkada 2024.

Pemerintah juga sudah membentuk desk koordinasi pilkada yang terdiri atas 19 kementerian/lembaga yang akan terlibat dalam Pilkada Serentak 2024.

"Dengan demikian, diharapkan berbagai permasalahan yang dapat menjadi hambatan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 dapat dikoordinasikan dapat diatasi dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya," kata Hadi.***