Meskipun Dituduh Pengkhianat, Mantan Menteri Pertahanan Korea Selatan tidak akan Hadiri Sidang Darurat Militer
- Penulis : Bramantio Bayuajie
- Selasa, 10 Desember 2024 17:17 WIB
LIFESTYLEABC.COM - Kisruh Darurat Militer di negeri ginseng, Korea Selatan terus bergulir dan ikut menyeret Mantan Menteri Pertahanan, Kim Yong Hyun.
Kim Yong Hyun dituduh pengkhianat dan menjadi dalang gagalnya Darurat Militer yang terjadi di Korea Selatan dan dipanggil untuk diperiksa oleh pihak berwajib.
Meskipun dituduh sebagai penyebab gagalnya Darurat Militer yang diumumkan di Korea Selatan, Kim Yong Hyun tidak akan menuruti panggilan untuk diperiksa oleh pihak berwajib.
Baca Juga: Daftar Kuliner Korea Selatan yang Ditampilkan Dalam Sinopsis Drakor Love Next Door
Kim dilaporkan telah menyampaikan keputusannya kepada kejaksaan pada Senin dan penasihat hukumnya diperkirakan akan menyerahkan dokumen hukum yang diperlukan untuk melewati proses tersebut.
Pengadilan Seoul akan mengadakan sidang dakwaan pada sore hari untuk memutuskan apakah akan mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap Kim terkait perannya dalam deklarasi hukum militer yang hanya bertahan sesaat oleh Yoon.
Sidang tersebut tetap akan dilanjutkan tanpa kehadiran Kim dan hakim hanya akan meninjau dakwaan berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh pengacaranya.
Baca Juga: Hidangan Kuliner Korea Selatan Olahan Daging Sapi yang Tampil Dalam Sinopsis Drakor Love Next Door
"Saya sangat meminta maaf telah menyebabkan kecemasan dan ketidaknyamanan yang besar bagi rakyat," kata Kim dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh penasihat hukumnya.
"Semua tanggung jawab atas situasi ini sepenuhnya ada pada saya. Anak buah saya hanya setia dalam mengikuti perintah saya dan misi yang diberikan kepada mereka. Saya memohon keringanan untuk mereka," kata Kim.
“Mohon berdoa untuk masa depan Republik Korea yang bebas. Saya akan melewatkan tinjauan surat perintah ini," tambahnya.
Kim diduga telah berkolusi dengan Yoon untuk merencanakan pemberontakan setelah Yoon mengumumkan keadaan darurat militer pada Selasa lalu yang ditolak oleh Majelis Nasional dan dicabut beberapa jam kemudian.