Dalam pandangannya, pemberantasan korupsi menjadi kunci menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien. Ini, pada gilirannya, akan mempercepat pembangunan ekonomi yang inklusif.

Bagi Faisal, tanpa langkah tegas melawan korupsi, semua upaya untuk membangun ekonomi yang adil dan berkelanjutan akan sia-sia. Sikapnya yang tegas dan terbuka atas apa yang ia anggap pelemahan KPK, luas diketahui.

Selain korupsi, ketimpangan ekonomi juga menjadi isu yang sering dikritisi oleh Faisal Basri. Ia melihat ketimpangan yang semakin parah di Indonesia sebagai ancaman serius terhadap stabilitas sosial dan kohesi masyarakat.

Baca Juga: Denny JA: Selamat Datang Era Kreativitas Bersama Artificial Intelligence

Dalam banyak kesempatan, Faisal menyoroti kebijakan pemerintah yang sering kali lebih menguntungkan kelompok kaya dan elite bisnis, sementara rakyat kecil semakin terpinggirkan.

Ketimpangan ini, menurut Faisal, bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah moral dan sosial.

Faisal percaya ketimpangan yang terus meningkat tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bisa memicu ketegangan sosial yang berpotensi merusak kesatuan sebuah bangsa.

Baca Juga: Catatan Denny JA: Di Kereta Itu, Tak Ditemukannya Sepasang Mata Bola

Kritik atas semakin kokohnya oligarki ekonomi dan politik belakangan ini sering ia nyatakan.

Faisal juga sangat kritis terhadap kebijakan ekonomi yang menurutnya lebih mengutamakan kepentingan asing atau korporasi besar dibandingkan kepentingan nasional.

Ia menekankan pentingnya menjaga kemandirian ekonomi nasional. Ia juga memastikan agar sumber daya alam serta aset-aset strategis digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya untuk keuntungan segelintir orang atau perusahaan besar.

Baca Juga: Puisi Denny JA: Pesan yang Dibawa Seekor Burung yang Hinggap di Pundakku

Bagi Faisal, kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan nasional sama saja dengan menjual masa depan bangsa demi keuntungan sesaat.