LIFESTYLEABC.COM - Menkopolhukam sebagai lembaga pemerintah Indonesia mengungkapkan akan membangun Pusat Data Nasional terbaru untuk memperkuat perlindungan data.

Menkopolhukam, Hadi Tjahjanto yang hadir pada rapat kerja bersama DPR mengungkapkan rencana pemerintah untuk membangun Pusat Data Nasional terbaru.

Rencananya, Menkopolhukam akan membangun Pusat Data Nasional ini berbasis dari Cikarang hingga IKN yang belum lama diresmikan dan diselenggarakan upacara kemerdekaan.

Baca Juga: Kominfo Tutup VPN Gratis jadi Salah Satu Pintu Masuk Judi Online di Indonesia

"Kita akan tingkatkan keamanan data melalui penerapan enkripsi tingkat lanjut dan pengamanan berlapis," kata Hadi saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Senin.

Menurut dia, PDN dirancang untuk memperkuat kapasitas data dan mengonsolidasikan pembangunan nasional agar lebih efisien dan terpusat.

Pembangunan PDN itu, kata dia, menggunakan skema soft loan atau pinjaman lunak kepada sejumlah negara lain.

Baca Juga: Prabowo Subianto Berpesan pada Menkumham Baru untuk Jauhi Perbuatan Tercela

Sejauh ini, menurutnya pembangunan PDN yang berlokasi di Cikarang sudah mencapai 83 persen dan ditargetkan beroperasi pada 2026. Sedangkan pembangunan PDN di Batam sudah mencapai tahap proses penentuan konsultan pengawas.

"Sementara PDN 3 akan dibangun di IKN yang lokasi tanahnya sedang disiapkan oleh Otorita IKN. Dan minggu ini akan kami panggil untuk menentukan tempatnya dan  pembangunan selanjutnya," kata dia.

Dia memastikan bahwa pembangunan PDN itu sudah melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dari awal sampai akhir. Menurutnya BSSN juga bakal menentukan pemenuhan persyaratan keamanan siber.

Baca Juga: Cegah Kebocoran Data, Menkopolhukam Laksanakan Perintah Presiden Jokowi buat Angkatan Cyber TNI

Dalam pembangunan PDN, dia mengatakan tantangan yang dihadapi mencakup integrasi keamanan sistem. Karena menurutnya proses transisi dari PDN Sementara (PDNS) ke PDN tidak akan mudah.

Untuk itu, dia mengatakan pembangunan PDN memerlukan teknologi yang selalu mengikuti perkembangan. Menurutnya pemerintah berkoordinasi dengan mitra internasional maupun domestik demi memastikan teknologi yang digunakan di PDN adalah yang terbaik dan dapat mengantisipasi ancaman siber di masa depan.

"Transisi dari PDNS ke PDN tidak mudah, terutama karena harus mempertimbangkan risiko keamanan selama proses migrasi data, dan setiap langkah integrasi harus hati-hati untuk mencegah celah yang bisa dimanfaatkan oleh hacker," katanya.***