Penyederhanaan yang dilakukan Pemerintah berikutnya adalah pembaruan data e-Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) setiap empat bulan sekali setiap tahun.

Melalui kebijakan ini, petani yang belum mendapatkan alokasi bisa menginput pada tahapan evaluasi di tahun berjalan.

Per 25 September 2024, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi nasional di angka 51,8 persen, atau 4,94 juta ton dari alokasi 2024 sebesar 9,55 juta ton.

Baca Juga: Ridwan Kamil Konsumsi Vitamin Khusus Sebelum Cek Kesehatan untuk Pilkada Jakarta

Oleh karena itu, dalam acara Rembuk Tani yang berlangsung di Sembalun, Lombok Timur, NTB, Sabtu (28/9), Rahmad mengajak seluruh petani nasional termasuk petani yang berada di NTB segera menebus pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang didapat sehingga dapat memenuhi kebutuhan selama musim tanam.

Guna mendukung kebutuhan pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia menyiapkan ketersediaan stok hingga Gudang Lini III (kabupaten/kota) di atas ketentuan minimum yang diatur Pemerintah.

Adapun stok pupuk bersubsidi per 25 September 2024 di NTB untuk jenis Urea 31.383 ton atau 620 persen dari stok minimum yang diatur Pemerintah, kemudian 19.493 ton (520 persen), NPK Kakao 66,35 (102 persen) dan pupuk organik 1.220 ton (203 persen).

Baca Juga: Gerindra Klarifikasi Soal Susunan Kabinet Prabowo yang Beredar di Media Sosial

Untuk mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi Pupuk Indonesia juga menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung, yaitu 34 distributor, 32 Gudang, 1.603 kios, dan 20 petugas lapang yang memastikan pupuk bersubsidi tersalurkan dengan tepat.

"Dengan mengoptimalkan penyerapan pupuk bersubsidi diharapkan mampu mendukung peningkatan produktivitas pertanian dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional," ujarnya.***