Di tahun 2023: Skor tetap di 34, namun peringkat turun menjadi 115.

Meskipun skor tidak berubah, penurunan peringkat menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi perlu diperkuat.

Tanpa pemberantasan korupsi yang radikal, pertumbuhan ekonomi akan selalu berjalan tertatih-tatih, kehilangan momentum yang diperlukan untuk mencapai puncak.

Baca Juga: LSI Denny JA Rilis Data Tentang Kekhawatiran Masyarakat Soal Judi Online Untuk Keuangan

Lebih dari itu, korupsi merusak kepercayaan investor internasional. Investor mencari stabilitas dan transparansi dalam lingkungan bisnis. Ketika birokrasi korup, investor enggan menanamkan modal mereka karena risiko yang tidak terprediksi.

Tanpa kepercayaan investor, terutama dari luar negeri, Indonesia akan kesulitan meningkatkan jumlah modal asing yang sangat penting untuk pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, korupsi juga memperburuk alokasi sumber daya. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan terbuang sia-sia.

Baca Juga: LSI Denny JA Rilis Data Tentang Perkembangan Ekonomi 10 Tahun Pemerintahan Jokowi

Lebih lanjut, korupsi melemahkan kapasitas pemerintah dalam merespons tantangan global, seperti perubahan iklim, ketidakstabilan geopolitik, atau krisis kesehatan.

Tantangan besar lainnya yang tidak boleh diabaikan adalah rapor merah demokrasi Indonesia. Menurut Indeks Demokrasi, beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan kualitas demokrasi di Indonesia.

Economist Intelligence Unit membuat indeks demokrasi.
Di tahun 2014: Skor demokrasi Indonesia adalah 6,95, menempati peringkat 49.

Baca Juga: Data LSI Denny JA Soal Evaluasi 10 Tahun Pemerintahan Jokowi Dengan 3 Rapor Biru dan 1 Rapor Merah

Namun di tahun 2023: Skor Indonesia turun menjadi 6,53, dengan peringkat 56. Indeks demokrasi Indonesia menurun.