LIFESTYLEABC.COM - Presiden Jokowi mempunyai berbagai catatan dan perolehan baik negatif dan positif selama 10 tahun memimpin pemerintahan Indonesia yang dicatat oleh LSI Denny JA.

LSI Denny JA menjabarkan data rapor merah, rapor biru hingga rapor netral pemerintahan Presiden Jokowi selama 10 tahun memimpin Indonesia berdasarkan tujuh indeks internasional.

Berdasarkan ketujuh indeks internasional ini, LSI Denny JA mencatat berbagai pencapaian pemerintahan Presiden Jokowi beserta dengan catatan kritis yang harus diperhatikan.

Baca Juga: LSI Denny JA Ungkap Data Keberhasilan Kepemimpinan Presiden Joko Widodo

Cara Menilai Kinerja Presiden: Data dan Fakta

Untuk menilai pemerintahan, LSI Denny JA punya empat prinsip utama. Pertama, semua penilaian harus berbasis data kredibel, bukan cuma opini atau spekulasi.

Kedua, semua aspek penting—ekonomi, sosial, politik, hingga hukum—harus diperhitungkan. Ketiga, perbandingan harus jelas, yaitu dari tahun pertama Jokowi menjabat (2014) sampai tahun terakhirnya (2024).

Baca Juga: Sekjen SATUPENA: Ubud Writers & Readers Festival dapat Mendorong Kolaborasi Penulis dan Seniman

Terakhir, datanya harus bisa diverifikasi dan diakses publik, supaya transparan dan bisa dipercaya.

LSI Denny JA menggunakan data dari lembaga internasional terpercaya seperti World Bank, The Heritage Foundation, dan Transparency International untuk memastikan penilaian yang objektif.

Pendekatan ini bisa jadi standar buat menilai presiden lain di masa depan, lho!

Baca Juga: Catatan Denny JA: Kuburan Mereka Berserakan di Berbagai Negara

Rapor Biru vs. Rapor Merah: Mana yang Lebih Penting?

Menurut LSI Denny JA selama sepuluh tahun ini, Jokowi berhasil mendapat 3 rapor biru di tiga indeks utama: PDB (Produk Domestik Bruto), Indeks Kebebasan Ekonomi, dan Indeks Kemajuan Sosial.

Ini bukti kalau ekonomi Indonesia tumbuh pesat dan kebijakan ekonomi Jokowi dianggap sukses oleh lembaga internasional.

Baca Juga: LSI Denny JA: Peringkat Ekonomi Indonesia Naik Peringkat Dunia Sebesar US$ 1,37 Trilun

Tapi, sayangnya, ada satu rapor merah di Indeks Demokrasi yang diukur oleh Economist Intelligence Unit.

Nilai ini menunjukkan ada penurunan kualitas demokrasi, terutama dalam hal kebebasan sipil dan partisipasi politik.

Nah, kenapa bisa begitu? Berikut beberapa alasannya.

Baca Juga: Catatan Denny JA: Kubawa Cincin Janjiku

1. Fokus Jokowi: Infrastruktur dan Ekonomi

Dari awal, Jokowi memang menargetkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama. Banyak proyek besar yang dibangun, seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara.

Hasilnya, ekonomi Indonesia tumbuh pesat dan PDB meningkat. Kebijakan ini juga membantu meningkatkan indeks kebebasan ekonomi, karena pemerintah membuka lebih banyak peluang investasi.

Namun, prioritas tinggi di bidang ekonomi ini ada konsekuensinya. Fokus Jokowi pada pembangunan fisik membuat aspek politik seperti demokrasi dan kebebasan sipil jadi terabaikan. Akibatnya, nilai Indeks Demokrasi kita turun.

2. Stabilitas Politik vs. Demokrasi

Jokowi sangat mengutamakan stabilitas politik dan penegakan hukum selama masa pemerintahannya. Strategi ini memang menjaga keamanan, tapi kadang mengorbankan ruang demokrasi.

Banyak kebijakan yang membuat partai oposisi dan DPR kurang bisa mengimbangi kebijakan presiden, yang berujung pada turunnya nilai indeks demokrasi kita.

Di sisi lain, usaha penegakan hukum yang dilakukan pemerintahan Jokowi belum cukup untuk memperbaiki persepsi publik tentang korupsi di Indonesia.

Meski sudah ada beberapa reformasi, indeks persepsi korupsi kita masih stagnan.

3. Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Merata

Meski ekonomi nasional tumbuh, tantangan besar lainnya adalah bagaimana membuat pertumbuhan ini terasa di seluruh lapisan masyarakat.

Daerah terpencil masih banyak yang belum merasakan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai.

Karena itulah Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Kebahagiaan kita masih stagnan.

Kesimpulan: Apa Artinya untuk 10 Tahun Jokowi?

Kesimpulannya, meski Jokowi berhasil mencetak pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tantangan tetap ada di aspek demokrasi dan pemerataan kesejahteraan sosial.

Kombinasi 3 rapor biru, 1 rapor merah, dan 3 rapor netral menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan besar di sektor ekonomi dan infrastruktur, Indonesia masih perlu kerja keras untuk memperbaiki kualitas demokrasi, kebebasan sipil, dan pemerataan pembangunan.

Selama sepuluh tahun ini, Jokowi sukses membawa perubahan besar. Tapi, masih ada PR besar di depan kita untuk memastikan manfaat pembangunan bisa dinikmati semua lapisan masyarakat.***