Menurut LSI Denny JA selama sepuluh tahun ini, Jokowi berhasil mendapat 3 rapor biru di tiga indeks utama: PDB (Produk Domestik Bruto), Indeks Kebebasan Ekonomi, dan Indeks Kemajuan Sosial.

Ini bukti kalau ekonomi Indonesia tumbuh pesat dan kebijakan ekonomi Jokowi dianggap sukses oleh lembaga internasional.

Tapi, sayangnya, ada satu rapor merah di Indeks Demokrasi yang diukur oleh Economist Intelligence Unit.

Baca Juga: LSI Denny JA Ungkap Data Keberhasilan Kepemimpinan Presiden Joko Widodo

Nilai ini menunjukkan ada penurunan kualitas demokrasi, terutama dalam hal kebebasan sipil dan partisipasi politik.

Nah, kenapa bisa begitu? Berikut beberapa alasannya.

1. Fokus Jokowi: Infrastruktur dan Ekonomi

Baca Juga: Sekjen SATUPENA: Ubud Writers & Readers Festival dapat Mendorong Kolaborasi Penulis dan Seniman

Dari awal, Jokowi memang menargetkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama. Banyak proyek besar yang dibangun, seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara.

Hasilnya, ekonomi Indonesia tumbuh pesat dan PDB meningkat. Kebijakan ini juga membantu meningkatkan indeks kebebasan ekonomi, karena pemerintah membuka lebih banyak peluang investasi.

Namun, prioritas tinggi di bidang ekonomi ini ada konsekuensinya. Fokus Jokowi pada pembangunan fisik membuat aspek politik seperti demokrasi dan kebebasan sipil jadi terabaikan. Akibatnya, nilai Indeks Demokrasi kita turun.

Baca Juga: Catatan Denny JA: Kuburan Mereka Berserakan di Berbagai Negara

2. Stabilitas Politik vs. Demokrasi