LIFESTYLEABC.COM - Rencana pemilihan Pilkada melalui DPRD mendapat respon negatif dari masyarakat menurut data survei LSI Denny JA dengan efisiensi biaya yang menjadi isu utama.

Sebanyak 1.898 responden survei LSI Denny JA dengan presentase 76.3% yang mengkhawatirkan dan menolak rencana pemilihan Pilkada melalui DPRD memberikan respon negatif.

Survei LSI Denny JA juga merilis kekhawatiran responden survei lainnya tentang pemilihan Pilkada melalui DPRD adalah hilangnya transparansi publik disertai dengan transaksi politik.

Baca Juga: SATUPENA Rilis Buku “PILPRES 2024: Kesaksian Para Penulis,” Rangkuman 76 Karya Penulis Karya Pemilihan Predien

Sebaliknya, hanya 23,7 persen dari percakapan yang mendukung ide ini, dengan alasan utama efisiensi biaya.

Namun, bagi mayoritas publik, demokrasi bukan sekadar soal efisiensi melainkan investasi dalam legitimasi, keterwakilan, dan kepercayaan rakyat.

Solusi untuk perbaikan pilkada, menurut pandangan publik, adalah tetap mempertahankan pemilihan langsung oleh rakyat.

Baca Juga: Tim Pemenangan Pramono-Rano Siap Tunjukan Data Kemenangan Satu Putaran Pilkada Jakarta

Setiap partai politik juga harus diberi kesempatan untuk mencalonkan kepala daerah tanpa ambang batas.

Model ini akan membuat sistem pilkada sejalan dengan sistem pilpres yang baru, sebagaimana diatur oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2024.

Baik di tingkat nasional maupun lokal, sistem ini memberikan ruang lebih besar bagi rakyat untuk menjadi aktor utama dalam demokrasi.

Baca Juga: KPU DKI Nyatakan Pasangan Pramono-Rano Pemenang Pilkada Jakarta`

Menghapus ambang batas pencalonan kepala daerah memungkinkan setiap partai politik mencalonkan kandidatnya, menciptakan efisiensi signifikan dalam proses politik dan menekan praktik "mahar politik."