Selama ini, dominasi partai besar dalam proses pencalonan sering kali disertai dengan permintaan mahar politik yang tinggi sebagai syarat dukungan, sehingga menciptakan biaya politik yang mahal dan kurang transparan.

Dengan dibolehkannya semua partai mencalonkan presiden atau kepala daerah, kompetisi menjadi lebih merata.

Hal ini mengurangi dominasi partai besar dan memberikan lebih banyak pilihan kepada kandidat tanpa harus membeli dukungan dari partai tertentu.

Baca Juga: SATUPENA Rilis Buku “PILPRES 2024: Kesaksian Para Penulis,” Rangkuman 76 Karya Penulis Karya Pemilihan Predien

Efisiensi yang tercipta dari sistem ini tidak hanya menghemat biaya politik bagi kandidat, tetapi juga mengurangi insentif untuk praktik korupsi politik yang sering terjadi dalam proses negosiasi dukungan partai.

Dengan demikian, demokrasi yang lebih inklusif dan berorientasi pada rakyat dapat terwujud, baik di tingkat nasional maupun lokal.***