LIFESTYLEABC.COM - Aksi demo yang membara pada hari Kamis, 22 Agustus 2024 di depang Gedung DPR ikut memancing reaksi dari KPU RI tentang desakan untuk mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Ketua KPU RI, Mochamad Afifuddin menegaskan jika mengiktui aturan Mahkamah Konstitusi tentang syarat usia calon kepala daerah dan ambang batas pencalonan, akan terus dipedomani hingga penetapan pasangan calon (paslon).

Afifuddin membantah dugaan lembaga KPU RI hanya mengiktui putusan Mahkamah Konstitusi pada 20 Agustus hanya diterapkan pada pendaftaran calon saja.

Baca Juga: Setelah Presiden Joko Widodo Lakukan Reshuffle Kabinet, Rupiah Terpantau Menanjak Naik

Putusan MK dimaksud ialah Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024.

“Dipedomani terus, sampai penetapan paslon,” katanya.

Pada pertimbangan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024, MK menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada harus terhitung sejak penetapan pasangan calon, bukan saat pasangan calon tersebut dilantik sebagai kepala daerah.

Baca Juga: Ketua DPP PDIP Sebut Pergantian Menkumham pada Reshuffle Kabinet Bagian dari Transisi Pemerintahan

Kemudian, Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. MK membatalkan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada dan menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada inkonstitusional bersyarat.

Lewat putusan tersebut, MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon kepala daerah. 

Penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu di daerah bersangkutan, yakni berkisar dari 6,5 hingga 10 persen.

Baca Juga: KPU Aceh Tidak Terapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Ambang Batas Pencalonan Partai Politik

Lebih lanjut, Afif memastikan pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada Pilkada 2024 akan berpedoman kepada Peraturan KPU (PKPU) yang telah dilengkapi dengan ketentuan baru sesuai putusan MK.