Pada awal masa jabatan Jokowi pada tahun 2014, Indonesia memiliki skor Indeks Kebebasan Ekonomi sebesar 58,5 dan berada di peringkat  100 di dunia. 

Sepuluh tahun kemudian, pada 2023, skor ini meningkat menjadi 63,5 dan peringkat Indonesia naik signifikan ke posisi 53.

Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan Jokowi dalam meningkatkan kebebasan ekonomi melalui reformasi di berbagai sektor.

Baca Juga: Partai Golkar Jadikan Hasil Survei LSI Denny JA Sebagai Rujukan Pilkada NTB

Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada peningkatan ini adalah serangkaian  reformasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi. 

Jokowi berfokus pada penyederhanaan regulasi dan mempermudah perizinan usaha melalui berbagai program seperti Online Single Submission (OSS), yang memungkinkan pelaku bisnis mengurus perizinan secara daring. 

Langkah ini sangat meningkatkan efisiensi regulasi dan mempercepat proses investasi.

Baca Juga: LSI Denny JA Rilis Hasil Survei Netral Tentang Pemberitaan Izin Kelola Pertambangan Untuk Ormas Keagamaan

Selain itu, Jokowi juga mendorong  investasi asing dengan membuka sektor-sektor strategis yang sebelumnya tertutup atau terbatas bagi investor asing, seperti sektor infrastruktur dan teknologi. 

Kebijakan ini berhasil meningkatkan aliran modal asing ke Indonesia, memperkuat infrastruktur, dan menciptakan lapangan kerja baru.

Meski ada peningkatan yang signifikan, terdapat beberapa kelemahan dalam kebijakan ekonomi Jokowi yang tercermin dalam Indeks Kebebasan Ekonomi. 

Baca Juga: LSI Denny JA Ungkap Data Keberhasilan Kepemimpinan Presiden Joko Widodo

Salah satunya adalah  birokrasi yang masih lambat dan kompleks juga menjadi tantangan bagi pelaku bisnis, terutama di tingkat lokal.